Aksi 313, Disayangkan Mengatasnamakan Agama Hingga Sarat Muatan Politis

Foto internet
ADVERTISEMENT

KHITTAH.CO- Aksi unjuk rasa sejumlah organisasi massa keagamaan kembali berlanjut. Setelah jilid I dan II yang dinilai sukses dan menuai banyak simpati, aksi lanjutan dengan jilid III dan seterusnya seperti akan semakin gencar dengan jilid-jilid lanjutan, seakan tidak ada cara lain selain aksi unjuk rasa. Setiap jilid pun punya label sendiri, kalau di jilid I satu dilabeli 411, jilid II 212, kemudian ada lagi 212 Jilid II pada Februari lalu, dan dalam aksi selanjutnya ada lagi dengan label aksi 313.

Sesuai labelnya, waktu pelaksanaan aksi ini akan dilakukan pada Jumat (31/3/2017) besok. Aksi akan digelar seusai shalat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta. Setelah shalat, massa direncanakan berjalan kaki ke seberang Istana Merdeka untuk menyampaikan aspirasi. Adapun tuntutan dari aksi kali ini adalah pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.

Namun berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, sejumlah pihak menganggap aksi kali ini sarat muatan politis. Seperti Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siraj, yang mengaku menyanyangkan aksi 313 yang mengatasnamakan agama ini.

“Saya menyangkan kalau demo dengan mengatasnamakan agama tujuannya untuk mengalahkan seseorang atau memenangkan sesorang. Kalau demo untuk menegakkan kebenaran universal, menjaga NKRI, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa atau ada ancaman besar terhadap bangsa ini maka mari kita demo. Demo anti Narkoba, demo anti korupsi, demo anti teroris, demo anti fedofil, atau penyimpangan-penyimpangan yang merugikan bangsa ini,” tegas Said Aqil saat diwawancara di Program Kompas Petang, Kompas TV.

Hampir senada dengan Said, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai, aksi unjuk rasa 313 yang menuntut pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, sarat muatan politis.

Menurut Mu’ti, pada aksi serupa sebelumnya, pimpinan aksi dan pihak terkait sudah bersepakat terkait proses hukum terhadap Ahok. Dan itu, kata dia, harus dihormati oleh semua pihak.

“Ini kan suatu persoalan yang memang menurut saya harus kita lihat dari banyak sudut pandang. Oleh karena itu saya menilai bahwa aksi 313 yang direncanakan itu sangat sarat muatan politis,” kata Mu’ti saat sebagaimana dikutip di Kompas.com, Rabu (29/3/2017).

Pada aksi-aksi sebelumnya, kata Mu’ti, telah disepakati bahwa kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok, diselesaikan secara hukum. Ahok saat ini tengah menyandang status Gubernur non-aktif DKI Jakarta, lantaran tengah mengikuti kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Menurut Mu’ti, perdebatan terkait perlu diberhentikan atau tidaknya Ahok dari jabatan gubernur sudah cukup.

“Sekarang kan posisinya sebagai gubernur non-aktif. Nah kalau meminta diberhentikan sebagai gubernur pun, itu kan tidak menjadi jalan keluar,” ujar Mu’ti.

Sumber diolah dari kompas.com