Bos Freeport Tumbang karena Kader Muhammadiyah Sulsel ini

KHITTAH.CO- Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim memutuskan mengundurkan diri, Sabtu (18/2/2017). Keputusan itu diambil berselang empat hari setelah seorang Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo melaporkan Chappy ke Bareskrim Mabes Polri, Selasa (14/2/2017). Mukhtar Tompo adalah Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan periode 2010-2014.

Laporan Mukhtar ke Polisi diambil setelah dirinya mendapatkan ancaman dari bos perusahaan tambang Amerika itu. Pernyataan ancaman tersebut dikeluarkan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan sejumlah perusahaan tambang, termasuk PT Freeport Indonesia. Rapat tersebut berlangsung, Kamis (9/2/2017).

Mukhtar Tompo mengaku diperlakukan secara kasar oleh Direktur Utama PT Freeport Indonesia Chappy Hakim. “Beliau (Chappy Hakim) menunjuk dengan kasar ke arah dada saya sambil membentak dengan suara keras,” kata Mukhtar, yang juga merupakan pesilat Tapak Suci Putera Muhammadiyah Kabupaten Pangkep.

Mukhtar menuturkan kejadian tersebut bermula saat dirinya ingin bersalaman dengan Chappy setelah RDP tersebut usai. “Ketika saya berhadapan langsung dan menjulurkan tangan untuk bersalaman dengan Pak Chappy, beliau langsung mengibaskan tangan saya dengan kasar,” ujarnya.

Setelah itu, Chappy membentak Mukhtar dengan suara keras disertai mimik wajah marah, “Awas kamu! Mana saya tidak konsisten? Saya ini konsisten ya. Hati-hati ya!”. Kalimat itu ia sampaikan sambil menunjuk-nunjuk dada dan perut Mukhtar. Setelah itu, Chappy, yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Udara tersebut langsung berjalan keluar meninggalkan ruang rapat.

“Sebagai pesilat Tapak Suci, saya bisa saja langsung membalas tindakan tersebut. Namun doktrin akhlak yang telah saya dapatkan sejak aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, membuat saya bisa menahan diri,” jelas Mukhtar.

Presdir Freeport Indonesia ini merasa tersinggung atas pernyataan penutup (closing statement) yang disampaikan Mukhtar Tompo dalam rapat tersebut.

Dalam pernyataan penutupnya, Mukhtar menyatakan bahwa jawaban Presdir Freeport terkesan simpang siur dan bahkan bertentangan dengan penjelasan pada rapat sebelumnya (Rapat 7 Desember 2016).

Dalam rapat tersebut, ungkap Mukhtar, ada dua kesimpulan yang dicatat. Salah satunya adalah, Komisi VII mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk tidak memberikan rekomendasi izin ekspor kepada PT Freeport Indonesia setelah 12 Januari 2017, apabila Freeport Indonesia tidak melaksanakan komitmen pembangunan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Mukhtar, keputusan tersebut akhirnya menjadi tak bertuah, dengan kehadiran Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 11 Januari 2017.

Muhammadiyah patut berbangga, setelah Amien Rais, kini muncul lagi kader mudanya yang bersuara kritis terhadap penggerogotan sumber daya alam oleh pihak asing.

  • Marfuah Bahrum

    Beliau berhadapan dengan PT. Freeport bukan mengatasnamakan Muhammadiyah tetapi sebagai anggota DPR Komisi VII, harus dibedakan.