Demokrasi Reptilian

Oleh : Muh. Asratillah Senge

 

Khittah.co _ Beberapa bulan terakhir, otak kita selalu dalam mode “otak reptil”, apa itu otak reptil ?. Seorang pakar neurosains yang bernama Paul D Mclean, pernah mewartakan sebuah teori, yang disebut dengan teori Triune Braine. Teori ini menyebutkan bahwa otak manusia ber-evolusi dalam tiga fase, fase awal disebut dengan otak reptil (lizard), fase kedua adalah otak mamalia dan fase ketiga yaitu neocortex.

Otak reptil adalah bagian otak manusia paling tua yang dimilikinya, berusia ratusan juta tahun. Ada dua fungsi dari otak reptil, pertama adalah fungsi body maintenance/somatic semisal makan, minum serta reproduksi, yang kedua adalah fungsi survival (bertahan hidup) , jika ada ancaman fisik maka otak reptil yang pertama kali merespon, apakah dengan menyerang (fight) atau kabur (flight). Sedangkan otak mamalia dan neocortex adalah dua bagian yang berusia lebih muda dalam rentang evolusi manusia. Kedua bagian otak terakhir ini berhubungan dengan emosi manusia, kemampuan bersimpati dan berempati, kecerdasan dan kesadaran.

Menurut hemat saya, pemilu 2019 (sebelum dan sesudahnya), sedikit banyaknya membuat publik, lebih mengaktivasi “otak reptil” nya ketimbang mengaktivasi “otak mamalia” dan neocortexnya. Bagaimana tidak, demokrasi yang idealnya adalah perayaan penggunaan secara bebas akan “akal budi”, terjatuh dalam situasi yang cukup menakutkan yakni, situasi yang seringkali disebut oleh Thomas Hobbes sebagai “semua melawan semua”.

Cobalah kita mengutak-atik akun medsos kita, maka di beranda kita masing-masing, status perihal capres yang bernada merangkul, jauh kalah populer ketimbang status yang bernada berkilah (flight) dan menyerang (fight). Kedua tim capres-cawapres, sama-sama menggunakan istilah “perang” untuk menamai strategi marketing politik mereka. Walaupun ada satu tim yang mengatakan bahwa istilah “perang” tersebut hanyalah metafora atau perumpaan belaka, tetapi terma “perang” tetaplah akan melahirkan asosiasi mental di benak publik, bahwa “perang” dan “kekerasan” adalah dua kata yang sangat erat hubungannya.

Bagi seorang Aristoteles, filsuf klasik dari tanah Yunani, politik adalah muara dari perjalanan dalam mencari kebijaksanaan. Kenapa demikian, karena segala bentuk formula kebijaksanaan ataupun kebenaran, ujungnya adalah kehidupan sehari-hari atau praxis. Kebijaksanaan hanya mungkin dalam konteks keber-ada-an manusia, dan keber-ada-an manusia adalah “keber-ada-an bersama dengan yang lain”, yang dicirikan dengan “sorge” ( keterlibatan) menurut Martin Heidegger. Dengan kata lain kebijaksanaan (wisdom) hanya mungkin teraktualisasi bukan dalam kondisi soliter (sendiri) tetapi dalam kondisi solider (hidup bersama). Pengelolaan kehidupan bersama secara bijak inilah yang disebut dengan politik.

Tetapi “yang ideal” dikutuk untuk senantiasa berseberangan jalan dengan “yang nyata”. Politik tidaklah menjadi aktualisasi kebijaksanaan, politik tidaklah selalu menjadi sarana untuk mewakafkan akal-budi kita agar bekerja demi kepentingan bersama, tetapi politik terkadang menjadi sarana untuk mewujudkan keinginan “akal-bulus” kita. Kenapa bisa demikian, saya yakin jawabannya takkan sederhana.

Tapi salah satu hal yang pasti adalah, warga negara kurang terpapar oleh literasi politik. Di perundang-undangan, partai politik kita mempunyai dua tugas pokok, yakni perekrutan politik dan pendidikan politik. Dalam hal perekrutan politik, secara prosedural semua parpol memiliki antusiasme yang tinggi, terutama jika mendekati tahapan pemilihan umum, karena semakin lengkap mereka menempatkan caleg di jatah nomor yang ada, maka semakin besar peluang mereka untuk meraup suara banyak. Cuman yang seringkali menjadi tanda tanya adalah, seberapa kompatibel para caleg yang direkrut untuk nantinya menjadi anggota legislatif ?. Walaupun yang direkrut memenuhi syarat administratif, tapi jika berbicara soal kapasitas, wawasan dan integritas maka banyak pihak yang meragukan.

Apatah lagi jika berbicara soal pendidikan politik. Sebagian besar parpol kita, lebih mementingkan pembekalan bacalegnya (yang dimana sebagian besar bacaleg terkadang tak memahami sama sekali platform ideologi partai politiknya), ketimbang pengaderan secara berkelanjutan. Sehingga yang terjadi di tubuh partai adalah keusangan ideologi itu sendiri, saking sangat jarangnya ideologi partai diaktivasi. Lalu apa yang terjadi saat ideologi di parpol-parpol yang ada menjadi usang ?, maka yang lahir adalah politik yang banal. Visi politik tak dibutuhkan lagi, yang dibutuhkan adalah “hitungan dagang” belaka. Dan ujungnya adalah kita gagal membedakan antara “berdagang” dan “berpolitik”, sebab “berdagang” tujuannya adalah memperoleh keuntungan, sedangkan “berpolitik” berarti “berkorban” demi kebaikan bersama.

Selain sebab di atas, ikut campurnya media sosial dalam kancah perpolitikan kita, menambah keributan intensitas keributan. Jika di jaman radio dan televisi pola relasi komunikasi yang terbentuk adalah one-to-many relationship, maka di era medsos yang terbentuk adalah many-to-many relationship. Hal ini memungkinkan apa yang disebut oleh Hobbes sebagai “semua melawan semua” terjadi, walaupun peluru yang dilontar hanyalah berupa kata-kata.

Maka menjadilah kita sekaum orang yang merasa tak perlu menyiapkan otak untuk menciptakan argumentasi yang mumpuni. Kita telah menjadi sekaum orang yang sibuk memperkuat daya tahan “dengkulnya” agar semakin kokoh “kuda-kuda”nya. Sebagai pendukung, simpatisan dan tim sukses salah satu kandidat, kita memasang “kuda-kuda” untuk mencari kesalahan dan mengejek kandidat lain. Bahkan menjelang hari pemilihan, tidak sedikit di antara kita yang pasang “kuda-kuda” untuk melakukan “serangan (fight) fajar”, bisa dikatakan inilah demokrasi yang reptilian. Tapi dalam demokrasi, politik tidaklah bersifat tertutup tapi senantiasa membuka diri terhadap kritik, saran dan evaluasi, maka dengan demikian harapan akan selalu ada.