Dilematika Kredensial Pendidikan Indonesia

ADVERTISEMENT

KHITTAH.co – Jika beberapa waktu yang lalu banyak pihak gelisah ketika waktu untuk Ujian Nasional (UN) sudah ditetapkan. Para pamong institusi pendidikan mulai dari para guru hingga kepala dinas terkait, para pemimpin di daerah bahkan, selalu berpikir dan lalu menyiapkan strategi untuk menghadapinya. Seruan untuk meningkatkan persentase kelulusan pun tidak jarang kita dengar dan baca melalui berbagai publikasi media. Berbagai upaya, mulai dari yang konseptual tentang pendidikan hingga strategi riil seperti kewajiban les sore dan les tambahan bagi anak-anak sekolah menjadi semakin intens. Semua bentuk antusiasme ini tidak terlepas dari asumsi klasik pada masyarakat, a good planning is a good result. Tentu saja kita berharap bahwa persentase kelulusan yang tinggi akan tercapai lewat persiapan dan perencanaan yang baik sejak dini.

Tentang target pencapaian itu, yang selalu pantas untuk dipertanyakan adalah, entahkah meningkatnya angka kelulusan selalu ditunjang dengan kualitas yang meskipun sangat abstrak menurut sebagian orang, tetapi kadarnya tentu saja berbeda dengan prioritas kebanyakan orang yang mendambakan angka yang gemuk? Sebab tentang proses pendidikan, pertanyaan klasik yang juga tidak terjawab dengan tuntas adalah apakah kelulusan mewakili seluruh kualitas seorang anak didik atau tidak? Sering jawaban terhadap pertanyaan ini dimampatkan ke dalam prinsip pendidikan sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai, karena itu tidak mesti diukur sekarang.

Kadar spekulatif jawaban ini sungguh hanya memenuhi unsur dialektika sebuah komunikasi verbal bila evidensi etiknya tidak terbukti. Tambahan pula kondisi sekarang semakin rumit karena berbagai ancaman legitimasi yang sarat dengan kontaminasi politik. Di beberapa daerah sebagai misal, inspirasi membuat keputusan untuk mutasi guru dan pelantikan kepala sekolah malah bukan berdasarkan pada skala prioritas tetapi justru pada dendam politik yang sangat tidak relevan dan karenanya merugikan peserta didik dan institusi pendidikan itu sendiri. Tulisan ini tidak mengedepankan tawaran atau solusi praktis untuk sebuah dunia pendidikan. Tetapi terutama sebuah kiat mencari sumber persoalan dalam dunia pendidikan terkait motivasi, dedikasi, dan orientasi masyarakat dalam kondisi negara yang diwarnai dengan manipulasi yang berdampak pada relativisme konsep pendidikan serta kegandrungan kita pada kredensialisme.
Relativisme Pendidikan

“…yang korupsi-korupsi itu kan belajar, enggak ada yang bodoh, yang maling-maling itu orang-orang pintar semua. Di antaranya anggota ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia), HMI dan beberapa lain output dari perguruan tinggi ternama seperti UI, Gajah Mada dan IPB…”. Demikian Ketua DPR RI, Marzuki Alie menyampaikan pidatonya yang kontroversial di kampus Depok, Universitas Indonesia beberapa waktu lalu.

Ada dua tantangan sehat yang bisa menjadi sumber belajar bersama dari kontroversi pidato ini. Pertama, institusi pendidikan dalam arti tertentu tidak bisa sepenuhnya diandalkan lagi. Termasuk di dalamnya soal manajemen dan figur teladan. Gambaran yang tampak adalah institusi pendidikan seperti lembaga kaku yang menjalankan formasi pasif dan fakultatif. Kedua, munculnya pesimisme dalam perbandingan sederhana antara karakter individu dengan aspek epistemik. Bahwa semakin pintar seseorang, semakin lihai dalam tindakan manipulatif. Dalam hal ini adalah rasio terjebak dalam prasangka pragmatik (instrumental), sebagai pelayan kepentingan privat yang bertentangan dengan prinsip umum kebaikan.

Tentu saja pidato itu sepintas seperti melemparkan kesalahan. Tetapi pada aras yang lain, perguruan tinggi sebagai agen intelektual didingatkan untuk tetap berpegang pada pemahaman yang benar. Mahasiswa diingatkan untuk tidak lekat dalam prasangka otoritarianisme dan politik sebagai upaya legal saling menipu dengan berbagai cara, yang meminggirkan peran dan otoritas sebuah system. Prasangka otoritarian memandang otoritas sebagai bentuk penindasan, yang dengan demikian mengabaikan pemahaman rasional yang menerima konsep otoritas dalam pemahaman yang dilandasi kesadaran akan keterbatasan diri dan pengakuan akan kelebihan orang lain.

Begitupun politik, penerimaan terhadapnya tidak boleh mengabaikan arti pentingnya sebagai seni mengurus dan melayani kepentingan publik. Jika pelurusan pemahaman ini belum diupayakan maka akan terbentuk konteks umum yang menimbulkan kekeliruan (salah kaprah) pemahaman. Seolah tidak ada sisi baiknya sebuah otoritas, dan politik seolah-olah ajang pertarungan yang diwarnai dengan kelihaian menipu. Demokrasi seolah legitimasi terhadap semua bentuk kebebasan yang bahkan bertentangan dengan makna sejatinya sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Karena terjebak dalam prasangka, timbul mosi tidak percaya hingga indiferensi sikap, semuanya bermuara pada relativisme cara pandang dan pesimisme terhadap semua perjuangan. Pada level kehidupan bernegara, garis pemisah antara kesalahan dan kebenaran menjadi kabur. Nilai-nilai etis perlahan menguap. Orang kebanyakan kehilangan orientasi dan makna sebuah perjuangan, hingga merelatifkan semua bentuk penyelenggaraan pemerintahan. Pada ranah pendidikan (sekolah), relativisme muncul dalam berbagai konsep seperti sekolah atau tidak sekolah sama saja. Lulus atau tidak lulus bukan soal. Toh tidak ada artinya membicarakan edukasi kalau ternyata nilai-nilai didaktis itu tidak menjadi sumber penghayatan bersama. Garis nasib setiap orang telah diatur dan pekerjaan mudah kita peroleh lewat politik kompromi.