Ditawari Jadi Bupati, Profesor ini Menolak

KULIAH TAMU. Prof Edy Suandi Hamid (paling kanan) tampil sebagai pembicara pada Kuliah Tamu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar, Kamis, 23 Maret 2017, didampingi Dekan FEB Unismuh Ismail Rasulong (tengah), dan Wakil Dekan III Samsul Rizal.

KHITTAH.CO- Dihadirkan sebagai pembicara pada Kuliah Tamu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Kamis, 23 Maret 2017, Prof Edy Suandi Hamid menyelipkan cerita tentang tawaran menjadi bupati pada salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Edy yang mantan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta selama dua periode, bersama tujuh tokoh lainnya kebetulan diangkat menjadi Anggota Dewan Penasehat Gubernur DIY yang juga Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X.

“Oleh Sultan, saya diminta jadi bupati. Saya langsung shock. Mungkin karena melihat saya shock, beliau memberi waktu kepada saya untuk berpikir,” ungkap Edy yang duduk didampingi Dekan FEB Unismuh Ismail Rasulong, dan Wakil Dekan III Samsul Rizal.

Setelah diberi waktu, Edy yang juga Komisaris Independen PT Reasuransi Nasional Indonesia sejak tahun 2016, kemudian mendatangi sejumlah tokoh dan meminta pendapat kepada sejumlah rekannya sesama dosen.

Tokoh yang didatangi antara lain Prof Malik Fajar (mantan Rektor Univesitas Muhammadiyah Malang, mantan Menteri Agama, mantan Menteri Pendidikan Nasional, dan sekarang Anggota Dewan Pertimbangan Presiden), dan Muhammad Busyro Muqoddas (mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan mantan Anggota Komisi Yudisial RI).

“Umumnya mengatakan terima saja tawaran itu, mereka mengatakan ini kesempatan, tapi setelah bertemu Pak Busyro Muqoddas, saya langsung memutuskan menolak tawaran itu, padahal ini seharusnya tidak boleh ditolak, karena tawaran (jadi bupati) ini datang langsung dari Sultan,” paparnya.

Pria kelahiran Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, 11 Desember 1957, menolak jadi bupati karena Busyro Muqoddas mengingatkan bahwa seorang bupati harus bisa tawar-menawar dengan para Anggota DPRD agar APBD-nya bisa disahkan.

“Saya bilang, kalau begitu saya tidak mau. Saya tidak mau karier saya sebagai dosen yang sudah lebih dari 30 tahun, harus berakhir di tahanan KPK dengan memakai rompi oranye KPK,” tutur Edy yang juga mantan Ketua Forum Rektor Indonesia dan mantan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI).