DPD IPKBI SULSELBAR GELAR RAKER DI BIRA

Foto raker
Raker DPD IPKBI Sulselbar di Bira Bulukumba

KHITTAH.co– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IPKBI Sulawesi Selatan dan Barat dibawah nakhoda Hanafi A.Ma.PKB menggelar rapat kerja di kawasan Bira Kabupaten Bulukumba, Sabtu-Minggu, 06-07 Pebruari 2016. Diikuti sekitar 65 penguji, Raker ini juga dihadiri oleh Kepala Subbag Perundang-Undangan Setdijen PHB Darat, Kepala UPT. LLAJ Disgub Sulsel serta ketua DPP IPKBI bersama jajaran pengurus pusat.

SSDitjen yang diwaklii oleh Benny Nurdin, Kasubbag perundang-undangan dalam sambutannya, mengaku menyambut baik raker tersebut. Ia mendorong ketua DPP dan ketua DPD IPKBI SULELBAR untuk mengawal regulasi di bidang pengujian kendaraan bermotor dan diimplemntasikan dalam rangka mewujudkan tata kelola transportasi yang baik. Menurutnya, mewujudkan keselamatan berlalu lintas adalah salah satu tolak ukur utama terhadap kinerja Lllaj. “Ini yang mesti diperkuat ke depannya,” katanya.

Lebih lanjut, Benny nurdin juga tak lupa menyampaikan pesan Menteri perhubungan terkait dua tugas penting kemenhub dalam mengawal transportasi di indonesia, yaitu pelayanan dan keselamatan. “Tantangan kita ke depan adalah bagaimana menghadirkan keselamatan ditengah masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dalam bertransportasi, penguji selaku ujung tombak di lapangan harus bertanggung jawab baik secara moril maupun secara tugas selaku penguji.”

Sementara itu, Ketua DPP Muslim akbar, Am. PKB, SE, MM, mengatakan bahwa kegiatan raker ini merupakan spirit bagi penguji di Sulselbar untuk bekerja labih baik dan profesional lagi.
Melalui Raker ini, juga dilakukan pembekalan materi dari DPP IPKBI serta sosialisasi PM.133 tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor.

Dalam materi itu, Kepala Subbag perundang-undangan memaparkan roh dari peraturan Menteri tersebut adalah Akreditasi balai pkb, kompetensi penguji yang mumpuni dan pemberian peluang kepada APM dan swasta sebagai unit Pelaksna pengujian kendaraan bermotor. “Kedepan semua pkb akan kita akreditasi, jadi bagi yg tidak memenuhi standar akan diberi sanksi mulai dari pembinaan sampai pada penutupan, akreditasi berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan. Waktu yang diberikan sampai tanggal 31 desember 2016, bila tidak dipenuhi maka UPKB dilarang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor,” jelas Benny Nurdin yang telah dua periode menakhodai Organisasi profesi DPD IPKBI sulselbar.

Disela sela sela raker ketua DPD HIPKBI, Hanafi, mengutarakan harapannya bahwa akan ada yang dilahirkan melalui raker kali ini sebagai wujud kepedulian dalam memperbaiki dan menata PKB ke depan. Salah satunya, kata dia adalah ide untuk memasukkan rekomendasi DPP IPKBI terhadap pemberian kompetensi oleh dirjen kepada para penguji. (Rilis)