Ketua Umum DPD IMM Sulsel Himbau kepada Kader se-Sulsel Masifkan Gerakan

Soemitro Emin Praja (Ketua Umum DPD IMM Sulsel)

KHITTAH.CO, MAKASSAR — Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Selatan (Sulsel) Soemitro Emin Praja angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa IMM Sulsel sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan, yang sampai hari ini terus konsisten dalam melakukan aksi demonstrasi terkait rancangan Undang-undang KPK yang terburu-buru disahkan.

​Juga sejumlah rancangan Undang-undang (RUU) yang dianggap kontroversial dan dipandang perlu untuk terus dikawal sebagai bentuk respon sosial terhadap kondisi kebangsaan hari ini.

“​Gejolak situasi kebangsaan yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah dampak dari keangkuhan para penguasa dan pejabat Negara. Sehingga berujung kepada ketidak puasan dan ketidak percayaan publik terhadap pemerintah dan sejumlah elit di republik ini. Sebagai saran bahwa pemerintah harus peka melihat arus gelombang gerakan mahasiswa yang semakin massif,” ungkap Emin kepada media di Makassar, Jumat (27/9).

Emin melanjutkan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa ini adalah wujud panggilan nurani selaku insan kampus, insan intelektual, kelompok yang tercerahkan, dan sebagai agen sosial control yang punya tanggung jawab untuk terus mengontrol jalannya roda pemerintahan di Republik ini.

“​Maka dari itu saya selaku ketua Umum DPD IMM Sulsel menyerukan kepada seluruh kader IMM se-Sulsel khususnya Pimpinan Cabang (PC) dan Pimpinan Komisariat (Pikom) se-Sulsel. Juga kader yang ada di seluruh kampus yang ada di Sulsel agar terus merapatkan barisan, menyolidkan konsolidasi dan memassifkan gerakan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegas Emin.

​Selain itu, mahasiswa perencanaan pengembangan wilayah pasca sarjana Unhas yang akrab disapa bung Emin itu, menegaskan bahwa dinamika kebangsaan yang terus bergejolak ini menjadi tanggung jawab bersama.

​”Demi menciptakan situasi bernegara yang kondusif, kita ketahui bersama bahwa kondisi kondusif dalam tafsiran kader IMM adalah ketika UU KPK dibatalkan, iuran BPJS diturunkan dan RKUHP dikaji kembali dan keputusannya harus bersahabat dengan rakyat,” kata Emin. (Rls)