KNPI Bulukumba Dukung Sikap Wakil Bupati

KHITTAH.co, Bulukumba — Persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. PP. London Sumatra (LONSUM) Indonesia Tbk kepada karyawan/buruh yang korban sebanyak 119 orang hingga kini belum menemukan titik terang.

Wakil Bupati Bulukumba, Tomi Satria Yulianto, pernah mengungkapkan, akan mengusir PT. PP. LONSUM dari Bulukumba.

Pernyataan tersebut diungkapkan pada saat menerima aspirasi Karyawan di Kantor Bupati Bulukumba beberapa hari yang lalu.

Saat itu karyawan melakukan unjuk rasa menunut pembayaran bonus tahunan karyawan yang di-PHK.

Hal ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat termasuk dari kalangan pemuda.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Bulukumba, Hardi Mangkubumi,  menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah untuk memberikan peringatan  kepada PT. PP. LONSUM.

Ia mengapresiasi wacana Pemda yang akan mengusir PT Lonsum dari Bulukumba.

“Saya pikir, sikap pemerintah untuk mengusir PT. PP. LONSUM adalah langkah tepat. Juga menggingat sumbangsi PT. PP. LONSUM khususnya jalanan yang ada sekitar perkebunan karet itu, mobil pengangkut karet hanya merusak jalan tapi enggan memperbaikinya, apalagi banyak masyarakat sekarang resah atas keberadaan PT. PP. LONSUM dengan kasus baru-baru ini perusahaan melakukan PHK tanpa dasar,” ungkap Hardi saat dikonfirmasi Jumat 25 Agustus 2017.

Hardi melanjutkan, terkait anggapan masyarakat jika PT. PP. LONSUM diusir dari Bulukumba akan banyak warga yang kehilangan pekerjaan, menurutnya hal itu pernyataan yang keliru.

“Justru bagi saya jika PT. PP. LONSUM tidak ada di Bulukumba maka semakin mudah bagi Pemda untuk mengelola sendiri dengan mekanisme BUMD, jadi karyawan sebelumnya tetap akan bisa bekerja,” kata Hardi.

“Saya sayangkan adanya oknum yang mengatas namakan KNPI itu sama sekali merusak citra organisasi kepemudaan. Pemuda itu harus tampil di garda terdepan membela hak-hak warga yang tersalimi, bukan menjadi anjing kapitalis,” ungkap Hardi.

Lanjut dia, bahwa apapun alasan PT. PP. LONSUM,  sama sekali tidak bisa dibenarkan. Mereka harus bertanggung jawab terhadap hak-hak yang dituntut oleh karyawan yang di-PHK.

Ke depan, tidak menutup kemungkinan karyawan yang masih terdaftar di PT. PP. LONSUM itu, akan mengalami hal yang sama seperti karyawan yang di-PHK baru-baru ini.

Olehnya itu,  lanjut Hardi,  kita dukung langkah tegas pemerintah daerah terhadap PT. PP. LONSUM. KNPI akan bersama warga yang terzalimi.  Pihaknya tidak akan berkompromi dengan perusahaan yang menyensarakan masyarakat.

Selain itu,  Muh. Ashar, Sekretaris KNPI Bulukumba menambahkan, bahwa terkait dengan mediasi yang dilakukan Pemda itu terkesan diabaikan oleh PT. PP. LONSUM. Karena itu,  memang wajar Pemda harus bersikap tegas.

“Bukan kah kita ketahui bersama PT. PP. LONSUM sudah melanggar regulasi pemerintah dan buat apa PT. PP. LONSUM dibina di Bulukumba kalau tidak patut terhadap pemerintah. Seperti pelanggaran Hak Guna Usaha (HGU) dan masih banyak lainnya, ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” kata Ashar.

“Sudah berapa lama PT. PP. LONSUM mengambil keuntungan di Bulukumba, itu sudah lama pak. Maka saya tegaskan tidak ada alasan untuk tidak dibayarakan hak karyawan yang di PHK secara sepihak. Dan saya kira Pemda juga memikirkan matang-matang sebelum mengeluarkan statement tidak akan terima lagi PT. PP. LONSUM ketika ada masalahnya kemudian datang mengadu di Pemda, jika PT. PP. LONSUM tidak patut terhadap regulasi pemerintah, Pemda tidak segan-segan mengusir PT. PP. LONSUM tutup Ashar.(Rls/Baslam)