Muhammadiyah-Nasrani Bergandeng Tangan Demi Kemajuan Negeri

Suasana Pertemuan PP Muhammadiyah dan Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, Kamis, 3 Agustus 2017, kemarin, di Kantor PGI, Jakarta.

KHITTAH.co– Beberapa waktu lalu, dalam forum Pelatihan Jurnalistik Nasional rangkaian peluncuran portal berita menara62.com, di Aula Ahmad Dahlan Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Jakarta, Desember 2016 lalu, seorang peserta bertanya kepada pembicara, Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dadang Kahmad.

Pertanyaan itu perihal rencana kerjasama Muhammadiyah dengan salah satu penerbit buku yang disinyalir milik seorang tokoh mazhab Syi’i di Indonesia. Selesai Si penanya bicara, Prof. Dadang pun menjawab. Inti jawabannya seperti ini, jangankan dengan Syiah, dengan nasrani, bahkan kafir saja kita boleh bekerja sama.

Hal ini terbukti. Pimpinan Pusat Muhammadiyah aktif melakukan silaturahim dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), seperti yang terjadi kemarin, Kamis (3/8), yang digelar di kantor PGI, di Jalan Salemba Raya No. 10 Jakarta,  sebagaimana termuat di laman resmi PP Muhamamdiyah.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, Ketua Majelis Ekonomi PP ‘Aisyiyah, Latifah Iskandar, beserta pengurus Muhammadiyah lainnya yang disambut dengan hangat oleh Ketua Umum PGI, Henriette T. Hutabarat Lebang beserta jajarannya.

Perihal pertemuan tersebut, Abdul Mu’ti mengatakan, telah banyak kerjasama yang harus dibangun bersama menyangkut hal penting seperti kemanusiaan. “Jadi kita harus lebih banyak bekerja dilevel gerakan, kalau soal interfaith dialogue sudah selesai,  sekarang lebih fokus ke interfaith cooperation,” kata Mu’ti, seperti yang dilansir dalam laman resmi tersebut

Mu’ti melanjutkan, seharusnya banyak yang bisa dilakukan tanpa harus banyak pembicaraan. Ia berharap, kerjasama itu dapat dilakukan dalam aspek kesamaan pandangan dan persoalan kebangsaan, seperti praktik korupsi dan premanisme yang selama ini terjadi.

“Ada gejala di masyarakat sekarang ini lebih memilih diam dengan segala deritanya ketimbang bicara dengan segala risikonya. Ke depan, kita akan ada pernyataan sikap bersama dan dialog kebangsaan antar umat beragama,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum PGI, Henriette T. Hutabarat Lebang, menyinggung soal PERPPU Ormas yang beberapa waktu lalu disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya ada hal-hal yang perlu dikritisi mengenai peraturan kontroversial tersebut, perlu ada kriteria yang jelas mana ormas yang pancasilais dan anti pancasila.

“Kalau tidak secara cermat diatur ini akan menimbulkan kegaduhan yang lebih,  sehingga walaupun kita menghadapi tantangan yang begitu besar kita masih yakin bangsa ini masih bisa berjalan bersama-sama. Perbedaan pndangan itu hal biasa tapi jangan jadikan perbedaan menjadi perpecahan,” ujarnya.

Muhammadiyah, Sekolah Kristen, dan Peserta Muktamar yang Nasrani

Tidak hanya itu, bukti relasi baik Muhammadiyah dengan Nasrani juga dapat dilihat pada SMK Muhammadiyah Serui, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Sekolah Muhammadiyah ini memiliki murid yang mayoritas beragama Kristen. Abdul Mu’ti kembali mengungkapkan, hal tersebut bukan hal baru bagi Muhammadiyah.

Mu’ti menjelaskan, SMK Muhammadiyah Serui sejak pertama berdiri pada 2005 memang lebih banyak diisi oleh murid beragama Kristen. Tak hanya di Serui, di beberapa wilayah juga ada beberapa sekolah dan universitas milik Muhammadiyah yang sebagian besar muridnya beragama Kristen.

“Itu bukan sesuatu yang baru. Dari dulu murid yang beragama Kristen memang banyak. Di beberapa daerah, seperti Papua, NTT, Kalbar, sebagian besar (muridnya) beragama Nasrani,” ujar Mu’ti saat diwawancarai Senin, 31 Juli 2017 lalu, sebagaimana termuat dalam laman detik.com.

Mu’ti menjelaskan, setidaknya ada empat alasan banyak warga di pedalaman yang memilih menyekolahkan anak mereka di sekolah Muhammadiyah.

“Memang sebagian besar karena mutu. Sekolah Muhammadiyah dianggap lebih baik. Kedua, karena biaya bisa dijangkau. Ketiga, pembinaan ekstrakurikuler yang bagus,” papar Mu’ti.

“Keempat, jaringan. Misalnya mereka ingin melanjutkan sekolah ke Jawa, itu sering kali kalau di universitas ada prioritas dari perguruan tinggi untuk murid dari Indonesia timur,” tutupnya.

Sementara itu, untuk mengakomodasi para murid yang beragama Kristen, lanjut Mu’ti, pihak sekolah menyediakan guru Mata Pelajaran Agama Kristen untuk membimbing para murid. Guru tersebut, jelas Mu’ti, berasal dari guru tetap Muhammadiyah.

“Dan selama belajar, mereka mendapat pelajaran agama Kristen dari guru. Gurunya itu guru tetap di Muhammadiyah,” ucapnya.

Mu’ti juga menyebut tidak pernah ada masalah antara murid beragama Islam dan murid beragama Kristen di sekolah Muhammadiyah. Malah, lanjutnya, guru-guru mengajak para warga agar anak-anak mereka mau bersekolah di sekolah Muhammadiyah.

“Nggak pernah ada masalah sama sekali. Malah guru agamanya datang ke daerah untuk mengajak belajar di Muhammadiyah,” jelasnya.

“Orang-orang Muhammadiyah yang Nasrani” ini sama sekali tidak mendapatkan diskriminasi. In terbukti pada perhelatan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Agustus tahun 2015 lalu.

Dua Penggembira asal Papua beragama Kristen (tengah) foto bersama Tim Jurnal Muktamar 47 saat bertandang di ruang Redaksi Kareba Muktamar47 (Selasa, 04 Agustus 2015).

Sarce Manripon (44), Guru Agama Kristen di SMK Muhammadiyah Kepulauan Yapen Serui, ini menjadi peserta dalam forum tertinggi Persyarikatan tersebut.

Saat dimintai kesannya, Sarce pun menghaturkan terima kasihnya kepada Muhammadiyah karena telah diikutsertakan dalam agenda mahapenting ini. Ia juga mengaku kagum melihat kekompakan dan persatuan  serta kerjasama yang dilakukan Muhammadiyah (zh)

(Lihat juga: http://www.khittah.co/saat-guru-agama-kristen-disertakan-ke-muktamar/3307/)