Pemimpin Masyarakat Pandemi Covid-19

Muh. Rifqi Ismulail     

Ketua Lembaga Kesehatan DPP IMM

KHITTAH.CO- Situasi dan kondisi hari ini yang kita rasakan yaitu semakin meningkatnya kasus positif covid 19 (virus corona) setiap hari di Indonesia, membuktikan bahwa kita tidak bisa menghindar ataupun melepaskan diri dari pandemi ini. Satu hal yang perlu kita paham bahwa penyebaran virus ini bukan hanya di indonesia tetapi mayoritas Negara di dunia mengalaminya. Pemerintah dari pusat hingga ke daerah tingkatan paling bawah harus mampu membaca fenomena ini, tantangan tersendiri adalah bagaimana memberikan pemahaman dengan melihat situasi dan kondisi psikososial masyarakat yang dipimpin. Satu hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dimana dibutuhkan sinergitas antar subsistem yang ada dan mewujudkan serta menjalankan sistem yang baik dari seluruh komponen pemerintahan dan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Jika hal yang seperti ini kita tidak mampu laksanakan dengan baik, maka yakin dan percaya sistem pencegahan pandemi covid 19 dengan segala prosedur tetap dan aturan perundang undangan yang dibuat tidak akan pernah berjalan dengan baik di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. 

Akan banyak kita temukan fenomena antar tingkatan pemerintahan terjadi konflik horizontal dan vertikal baik secara parsial maupun secara komprehensif. Misalnya saja kementerian perhubungan masih membuka penerbangan dari luar negeri,kementerian kemaritiman masih mengizinkan orang dari Negara china datang ke beberapa daerah seperti di konawe Sulawesi tenggara, kementerian sosial yang berkonflik dengan kepala daerah karena bantuan sosial untuk masyarakat yang terlambat turun bahkan ada potongan sehingga tidak seutuhnya sampai ke masyarakat. Dan masih saja ada oknum yang memanfaatkan situasi ini dengan mengambil banyak keuntungan pribadi, dari alat pelindung diri yang terbatas dan harganya yang meningkat berkali kali lipat. Ini membuktikan kebijakan yang mereka laksanakan tidak mendukung pencegahan covid bahkan sebaliknya memperparah dengan terus meningkatnya kasus ini. Adanya kasus fitnah terhadap tenaga medis, keterbatasan alat kesehatan dan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan di daerah. Dan ketika itu terjadi maka kita akan memberikan tontonan yang tidak bersifat edukatif atau mendidik dan bernuansa negatif kepada masyarakat yang kita pimpin. Semua dibutuhkan kerjasama antar sektor tanpa terkecuali, ayo mari kita lepaskan egoisme pribadi, mari kita bersatu mencegah pandemi ini dari Indonesia. Salah satu cara yang perlu kita lakukan adalah semua kebijakan pemerintahan mewajibkan seluruh aktivitas perekonomian, sosial, dan lainnya untuk melaksanakan protokoler kesehatan. Memasifkan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer, physical distancing, social distancing dan bentuk pencegahan lainnya melalui inovasi dan kreatifitas yang ada, namun hal tersebut tidak berjalan dengan baik di lapangan, masih ada masyarakat yang masih belum mematuhi. Sejak dulu di beberapa daerah kabupaten kota ada yang melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar maupun kecil, bahkan ada hingga tingkat RT RW Sesuai dengan kesepakatan warganya untuk Lockdown daerah namun masih saja ditentang oleh pemerintah pusat sejak meningkatnya kasus covid 19 di Indonesia awal maret 2020 kemarin.

Tantangan tersendiri dari seorang Pemimpin adalah bagaimana caranya memberikan pemahaman dengan baik kepada masyarakat yang dipimpin agar mematuhi protokoler kesehatan yang ada, apalagi sudah ditunjang dengan peraturan dan kebijakan untuk memberikan penguatan agar hal ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Yang perlu dilakukan yang pertama adalah memahami kondisi psikosial masyarakat, tak cukup melibatkan RT RW, Tokoh masyarakat lurah camat dan lainnya yang pada akhirnya masih saja ada warga yang tidak patuh bahkan melakukan perlawanan salah satu tindakan adalah menculik jenazah dalam status terkonfirmasi covid, mereka dengan beraninya melakukannya entah atas dasar apa mereka melakukan itu, apakah memang mereka tidak paham bahaya dari dampak penyebaran virus ini, ataupun ada kepentingan politik dalam hal ini ada yang menggerakkan kelompok mereka untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga pak gubernur Sulawesi selatan beberapa waktu yang lalu menyebutnya sebagai konspirasi dan istilah lainnya. Menjelang Pemilihan Kepala daerah serentak di Indonesia bulan desember 2020 ini, tidak dipengaruhi oleh tingginya kasus pandemi ini, bahkan tetap dijalankan tanpa mengesampingkan Kemanusiaan dengan tetap dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sesuai protokoler kesehatan yang ada. Sebuah situasi dan kondisi yang sulit di tengah kondisi pandemi ini, kondisi ekonomi global terganggu, perputaran ekonomi masyarakat juga mengalami gangguan, apalagi ditandai semakin melemahnya rupiah terhadap dollar.

Rasa-rasanya kita membutuhkan Pemimpin baru yang bisa memimpin suatu daerah ditengah kondisi saat ini, yang mampu menerjemahkan dan merealisasikan atau mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakatnya untuk hidup dengan layak dan baik. Bukan pemimpin yang hanya pencitraan ataupun yang menebar janji janji semata tanpa bisa diwujudkan. Ataupun baru hadir disaat kondisi saat ini merebut momentum untuk mendapatkan simpati masyarakat walau kenyataannya tidak demikian. Dan saya yakin masyarakat juga sama apa yang mereka rasakan dan inginkan hari ini. Untuk menjadi pemimpin di tengah kondisi masyarakat hari ini begitu sulit, setidaknya siapapun calon itu mereka wajib selesai pada dirinya masing-masing dalam hal persoalan ekonomi, sehingga niat semata mata untuk pengabdian  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya mengambil keuntungan ataupun membayar utang kepada pengusaha yang menjadi donaturnya saat pemilihan kepala daerah. Sekali lagi masyarakat butuh Perubahan dan itu dimulai dari pemimpinnya, masyarakat sudah cerdas dalam menilai dan memilih calon pemimpinnya baik dari pendidikan pengalaman dan tentunya sudah tidak diragukan dalam hal finansial sehingga tidak melakukan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme. Jadi solusinya untuk membuat masyarakat itu patuh terhadap pencegahan covid 19 adalah memenuhi kebutuhannya dan hadirkan iklim ekonomi yang baik di lingkungannya bukan janji dan janji yang hanya sekedar janji.