PHK sepihak PT Lonsum Bulukumba Digugat

Logo PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk

KHITTAH.co, Bulukumba – PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra (LONSUM) Tbk Kab. Bulukumba melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 120 orang karyawannya. Ratusan karyawan perkebunan karet tersebut telah dirumahkan sejak tiga pekan yang lalu. PHK secara resmi baru akan berlaku efektif pada 1 Mei 2017. Hal itu diungkapkan salah satu korban PHK Haris Haru, Rabu (19/4/2017).

Menurut Haris, tidak ada perundingan antara pihak pekerja dengan perusahaan sebelum mereka diberhentikan. “Kami langsung dipanggil bertandatangan untuk di –PHK. Besoknya, kami sudah tidak diizinkan turun bekerja,” jelasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Khittah.co, pihak perusahaan PT PP LONSUM State Balombessie Kab. Bulukumba Andi Rizal mengatakan, PHK yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan efisiensi mempunyai dasar hukum, yaitu UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 164 (3). Menurutnya, pekerja yang mendapatkan PHK adalah pekerja yang mengalami penurunan produktifitas.

Humas PT Lonsum Bulukumba Rusli menambahkan bahwa sebelum pekerja diberhentikan, pernah dilakukan perundingan antara perusahaan dengan pekerja. Dalam perundingan itu disampaikan bahwa target perusahaan menurun, sehingga dianggap perlu melakukan PHK.

“Kalau persoalan rugi tidaknya perusahaan, perusahaan tidak rugi. Memang hanya produktifitas buruh yang menurun” ungkap Rusli.

Pernyataan pihak perusahaan tersebut dibantah salah satu korban PHK lainnya Nasir Lampe. Menurutnya, tidak pernah ada perundingan soal rencana PHK tersebut. Malah pemberitahuan secara lisan pun tidak mereka peroleh.

Nasir menceritakan kronologis proses PHK tersebut, awalnya mandor perkebunan melakukan pendataan, dengan meminta tanda tangan para pekerja.

“Waktu saya bertanya saat mau tanda tangan di lapangan, tanda tangan ini untuk apa? Mandor hanya bilang, ini cuma pendataan biasa, agar ia mengetahui pekerja yang dibawahinya. Saya awalnya tidak mau tanda tangan, tapi mandor mengancam kami tidak akan terima gaji kalau tidak tanda tangan,” terang Nasir.

Para pekerja yang telah didata oleh mandor tersebut, belakangan dipanggil oleh perusahaan untuk menandatangani surat pernyataan tidak keberatan atas PHK yang menimpa mereka. “Seolah-olah surat tersebut merupakan inisiatif kami, padahal dibuat oleh perusahaan. Kami bertandatangan di bawah tekanan, perusahaan mengancam bahwa kami tidak akan memperoleh pesangon jika menolak bertandatangan,” ungkap Nasir.

Isi surat pernyatan tersebut terdiri dari beberapa poin, yang intinya menerima keputusan PHK, dan tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada pihak lain di kemudian hari.

“Kami tidak akan tinggal diam, kami akan melawan perlakuan sewenang-wenang ini,” tutup Nasir.

(MUHAMMAD BASRI)