Polemik POP, Nadiem Harusnya Turun ke Sekolah Muhammadiyah dan NU di Daerah

pp muhammadiyah (sumber:ist)

KHITTAH.CO, Nasional – Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan berharap Nadiem mau turun menemui para guru, terutama di daerah. Menurutnya, guruguru di daerah banyak mengalami kendala. ”Saya berharap Mas Menteri turun, berkomunikasi dengan guru-guru yang punya banyak kendala di daerah, memberikan semangat, termasuk pada anak-anak kita (siswa) yang banyak kendala,” kata Satriwan Rabu (29/7). Seperti diberitakan, Program Organisasi Penggerak memicu polemik setelah Muhammadiyah, PBNU, dan PGRI menyatakan mundur dari agenda Kemendikbud itu. Muhammadiyah mundur karena protes soal kriteria lembaga yang lolos dan mengusulkan agar hasil seleksi ditinjau lagi.

Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) juga mengaku belum puas dengan langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang meminta maaf atas polemik Program Organisasi Penggerak (POP). Pergunu meminta Nadiem turun langsung mendatangi sekolah NU, Muhammadiyah, dan PGRI untuk mendengarkan aspirasi. ”Saya ingin Mas Menteri (Nadiem-Red) turun ke sekolah NU, Muhammadiyah, PGRI. Dengarkan keluhan siswa, guru, wali murid, kepala sekolah untuk menegosiasi ulang kebijakan yang diterapkan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Pergunu Achmad Zuhri dalam diskusi ”Mengukur Integritas Program Organisasi Penggerak (POP) Kemdikbud”.

Dia menilai, dengan situasi saat ini, Nadiem harus turun langsung menemui guru dan siswa di sekolah-sekolah itu. Sebab, dia menilai jika Nadiem hanya meminta maaf tanpa melakukan aksi nyata, tidak akan efektif. ”Dengarkan suara di bawah. Kemarin minta maaf, meminta NU, Muhammadiyah, PGRI bergabung ke (program) Kemendikbud lagi. Saya kira bukan begitu caranya, bukan begitu acara mengonsolidasi sesuatu yang sudah pecah, karut marut seperti ini,” ujarnya.

Selain itu, Zuhri juga menyinggung alasan sejumlah organisasi keluar dari POP. Ia menyebut hal itu karena tidak ada keberpihakan Kemendikbud terhadap organisasi yang memiliki kontribusi terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. ”Ini bukan mempermasalahkan POPnya, melainkan bagaimana keberpihakan terhadap organisasi yang lain dan keperpihakan kepada mereka yang benar-benar telah berkontribusi, memajukan pendidikan Indonesia,” tuturnya.

Salah satu hal yang memicu kontroversi adalah keikutsertaan Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna dalam program yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air itu. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah bersama Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU dan PGRI juga menilai ada sejumlah ormas tak kompeten yang diloloskan dan memperoleh dana hibah yang besar.

Atas mundurnya ketiga organisasi besar itu, Nadiem Makarim mengucapkan permohonan maaf. Nadiem meminta agar ketiga organisasi tersebut tetap memberi bimbingan dalam pelaksanaan POP. ”Dengan rendah hati saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna,” kata Nadiem dalam video yang dipublikasikan pada Selasa (28/7).

Ia menyatakan Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna membiayai pelatihan dalam POP secara mandiri dan tidak akan menerima sepeser pun hibah dari pemerintah. ”Namun, mereka masih bergabung dalam program agar kita bisa belajar dari pengalaman mereka dan semua diukur dalam sistem monitoring kami,” ujar Nadiem (*)