Politik Konstipasi

                                                      sumber : panmohamadfaiz.com

 

Oleh : Mahram Mubarak

( Peneliti di Profetik Institute)

Advertisement

 

“…dalam ilmu kedokteran konstipasi artinya sembelit atau mual, jadi kita mungkin bisa ganti saja Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Konstipasi…” (Rocky Gerung)

 

Kalimat tajam dari seorang pemikir sekaligus kritikus politik Indonesia itu terucap tatkala menyampaikan pidato kebudayaan di Dewan Kesenian Jakarta pada 10 November 2010. Pidato tersebut diberi judul Merawat Republik dengan Akal Sehat.

Agaknya tulisan ini relevan dengan suasana politik akhir-akhir ini. Republik ini tak lagi dirawat oleh akal sehat tetapi, meminjam terminologi Rocky, dirawat oleh akal miring. Miringnya akal pikiran menyebabkan luka pada demokrasi yang justru adalah jantung dari republik ini.

Mari kita tengok sejenak luka kering dari demokrasi kita. Pertama, pilpres 2014 adalah momen dimana kampanye hitam media lebih tajam dari publikasi gagasan-gagasan progresif masing-masing paslon. Kedua, luka yang masih agak basah muncul pada alur pilkada ibu kota kemarin. “Mulutmu, Harimaumu” adalah istilah lama yang sedikit banyak cocok untuk petahana, bahwa “lidah itu lebih tajam dari pedang”. Sindiran politis sang petahana justru berubah menjadi boomerang. Dan sindiran itu cepat-cepat dimanfaatkan, dengan sedikit manipulatif, oleh lawan politik. Jadi, mental berpolitik kita bagai bermain tinju dan publik ikut bersorak tanpa mengucap kritik.

Sepertinya sudah cukup lama kita menghayati demokrasi sejak reformasi bergulir. Tetapi, penghayatan itu mungkin belum cukup dalam sehingga kita belum mampu secara serentak memahami akar dari demokrasi. Itulah kira-kira yang menyebabkan eksploitasi terhadap primordialisme masyarakat melukai konstitusi kita.

Agama telah dan akan selalu hadir bersama dengan kehidupan manusia, kurang lebih sinyal Karen Armstrong dalam The History of God. Tetapi ajaib kiranya, bila agama dimanfaatkan juga dalam proses berdemokrasi, pentasnya ada ketika kampanye dimulai.

Di suatu pagi, penulis duduk santai sejenak sembari menyeruput secangkir kopi. Sambil menatap ke halaman depan dan meletakkan cangkir kopi kembali di atas meja aku berujar, “Ah, sialan kalahki Ahok. Tapi sebetulnya bagusji juga Anis terpilih, meskipun banyak ormas Islam dibelakangnya”. Teman yang lagi menyapu langsung menimpali, “Saya justru tidak mendukung keduanya, karena sama saja, selama sistem negara tidak berubah”. Sambil tersenyum, penulis langsung membayangkan ada sebuah jurang imajiner yang mengantarai pemahaman kami tentang apa yang disebut Republik Indonesia.

“Negeri ini overload terhadap agama”, dakuan Rm. Magnis. Segala sesuatunya mesti diukur berdasarkan dalil ayat-ayat suci. Padahal kehidupan berwarga negara tidak diukur dengan ayat suci tetapi diukur dengan ayat konstitusi. Bahwa sekalipun kita berbeda etnis, berbeda orientasi seksual, dan berbeda agama, kita tetap sama di depan ayat konstitusi.

Mengapa yang terjadi justru sebaliknya. Kita selalu mengandalkan imajinasi seakan-akan negara ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk diagamisasi. Orientasi pikiran politik kita mengarah ke belakang dengan mengacu pada dalil agama bukan diarahkan ke depan dengan mengacu pada gagasan progresif untuk kemanusiaan.

Figur politik kita juga lebih cenderung menggunakan demagogi ketimbang pedagogi politik. Kita juga lebih mengandalkan tutorisasi bahwa Indonesia merdeka karena bambu runcing, padahal legitimasi kemerdekaan kita diperoleh justru karena keruncingan pikiran dalam forum PBB, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sutan Sjahrir di awal-awal kemerdekaan.

Mungkin Rocky tepat menempatkan “Merawat Republik dengan Akal Sehat” pada arus politik akhir-akhir ini, yang sedang sakit, sedang menderita. Demokrasi kita rapuh dimakan rayap pikiran rakus. Demokrasi kita busuk dicemari lumpur korup. Yah, demokrasi kita membuat mual, ah…politik konstipasi.