Politik “Tersandera”

ADVERTISEMENT

Oleh : Saifuddin Al Mughniy



Akhir-akhir ini diskursus tentang demokrasi terus menggelinding bak seperti bola salju, merambah kedasar-dasar bumi. Bukan fenomena alam yang membuatnya cair dalam terik matahari. Namun politik secara konteks seperti melawan arus balik, yakni bola salju yang menjelma menjadi bara api.

Satu diksi yang amat mengerikan dalam ruang politik bila “bara api” itu membumi hanguskan lingkungannya. Politik yang dimaknai sebagai nilai (values), laku (behavioral), norma dan pranata.sosial, budaya (culture), dan kerja-kerja kemanusiaan, semua akan menjadi sekam bila politik tampil sebagai hero dan menafikkan demokrasi.

Realitas ini tentu sulit dibantah, mengingat kekuasaan sudah menjadi ruang ekspektasi, menjadi ruang perebutan, menjadi panggung-panggung bagi konvoi atas nama demokrasi. Fakta politik mengutarakan tidak sedikit pelaku politik, kandidat dalam kontekstasi dalam satu event politik yang disebut pilkada tergadai akibat pemodal lebih punya potensi menentukan posisi dari suatu perebutan kekuasaan.

Yah, tidak salah pandangan pemikir “elitisme”, yang mengungkapkan bahwa perilaku elit terkadang menafikkan basis kultural, basis ideologi dalam sebuah proses politik. Akibatnya, konsensus politik elit begitu mendominasi pada keputusan-keputusan politik ditingkat lokal. Sehingga berefek pada (1) terbelahnya pilihan politik baik dipusat terlebih di daerah. (2) membuja ruang konflik diantara pendukung maupun parpol pengusung. (3) karena tidak menghiraukan basis kultural, sehingga basis massa pecah dan sulit disolidkan.

Efek politik demikian, karena kandidat tidak memiliki kekuatan integritas yang memadai, alih-alih katena faktor finansial sehingga “tersandera” karena kepentingan di balik layar. Masyarakat modern menyebutnya para pemodal telah menyerbu pada ruang agency publik, dimana kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi hal yang utama.

Karenanya, demokrasi yang ideal adalah bagaimana mengedepankan nilai dan figur yang memiliki integritas yang baik. Sebab proses politik tak cukup dengan hasil akhir tentang kalah menang, tetapi yang lebih substantif adalah bagaimana memproduksi pemimpin yang berhati nurani dan berkepribadian dengan dasar kearifan lokal yang menyertainya, bukan pemimpin “boneka” yang dikendalikan dari luar panggung kekuasaan.