PROFIL PEREMPUAN Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum

Selanjutnya beliau menjelaskan “Sebagimana kita ketahui bahwa pendidikan merupakan kunci bagi masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk itu, harus ada keberpihakan terhadap peningkatan kualitas pendidikan kaum perempuan, dengan mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang responsif gender. Misalnya ada kuota beasiswa yang khusus dikompetisikan untuk anak-anak atau mahasiswa perempuan yang memenuhi syarat, baik untuk pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Namun demikian, peningkatan kualitas pendidikan bagi perempuan tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal, namun juga dapat melalui pendidikan non formal dengan jalan mendorong beberapa elemen masyarakat khususnya LSM yang difasilitasi oleh pemerintah dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan perempuan secara umum”.

Mengenai gender, Menerima Penghargaan sebagai Inspirational Individual for Woman Leadership Dari Higher Education Leadership and Management (HELM) Kerjasama Ditjen DIKTI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menjelaskan, Sesunggunya wacara gender menjadi wacana publik akibat adanya anggapan masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki, sehingga lahir gerakan kesetaraan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Konstruksi sosial yang demikian kemudian berimplikasi pada semua ranah kehidupan, khususnya di ranah publik yang kemudian mengebiri peran perempuan untuk berkiprah setara dengan laki-laki. Dengan demikian, maka memang perlu mendorong upaya untuk mengurai konstruksi sosial yang demikian itu, dengan memberi kesempatan kepada perempuan menunjukkan kiprahnya berperan di ranah publik yang tentunya didahului dengan peningkatan kualitasnya diri dari perempuan itu sendiri melalui pendidikan yang berkualitas dalam semua jenjang pendidikan formal.

Sebagai ahli hukum, belia juga menyinggung mengenai posisi perempuan di mata hukum “Sesungguhnya hukum Negara yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 telah menempatkan kedudukan yang sama bagi semua warga negaranya, baik perempuan maupun laki-laki. Namun dalam implementasi atau pelaksanaan hukum tersebut masih sering melahirkan ketidakadilan bagi perempuan. Oleh karena itu, perlu mendorong peran perempuan yang lebih signifikan, khususnya lahirnya pemimpin perempuan yang berkualitas yang mampu menjadi creator dalam mewujudkan kesetaraan yang proporsional yang berlandaskan pada hukum, agama dan moral”jelas Guru Besar Fakultas Hukum UNHAS ini.

Advertisement