Resensi Buku: Fikih Kebinekaan

Oleh: Zulfikar Hafid *)

Cover Buku Fikih Kebinekaan, Terbitan Maarif Institute dan Mizan
Cover Buku Fikih Kebinekaan, Terbitan Maarif Institute dan Mizan

Identitas Buku

Judul                      : Fikih Kebinekaan Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim

Penulis               : Azyumardi Azra, dkk.

Editor                  : Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk.

Thn. Terbit         : Cetakan I, Agustus 2015

Penerbit             : PT Mizan Pustaka dan Maarif Institute

Tebal buku       : 359 Halaman

Kebinekaan merupakan keniscayaan yang sejak dahulu sudah disadari oleh seluruh manusia Indonesia. Ini dibuktikan dengan langkah para pendiri republik ini yang  mendapuk ‘bhineka tunggal ika’  sebagai semboyan berbangsa. Sebuah semboyan yang diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang berarti ‘berbeda-beda tapi tetap satu jua.’

Berbeda-beda (bhineka) dalam semboyan tersebut jelas merujuk pada pluralitas atau kemajemukan. Pluralitas yang sunnatullah. Kemajemukan atau kebeda-bedaan yang karena sunnatullah-nya itu harus dihargai dan dihormati.

Kesadaran atas kebinekaan ini membuat Maarif Institute dan Mizan Pustaka menerbitkan sebuah buku berjudul ”Fikih Kebinekaan”. Dengan politik legitimasi menghadirkan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, buku ini berusaha menjadi penenang yang berkompeten atas keresahan-keresahan masyarakat terkait kebinekaan, termasuk keresahan atas fenomena kepemimpinan non-muslim.

Sesuai judulnya, ‘Fikih Kebinekaan’, buku ini menghadirkan analisis realitas dengan sudut pandang fikih yang kontekstual—pemahaman mendalam manusia terhadap syariat Islam yang kekinian atau sesuai dengan zaman. Ini terlihat dari paradigma M. Amin Abdullah, yang mencoba menegaskan makna ‘arrujuu’ ilaa alquraan wa as-sunnah’—dasar wajib hukum/syariat Islam.

Paradigma Amin Abdullah dalam buku ini mengajak muslim-pembaca quran untuk taariikhiyyah-maqaashiidiyyah—membaca quran dan sunnah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan dinamika sejarah dan sosial-budaya secara cermat-keilmuan (49—70).

Pembacaan quran–hadis yang maqshiidiyyah (memprioritaskan tujuan beragama) ini menjadi konstituen yang mengkonstruksi metodologi ushul fikih dan ilmu fikih kontemporer untuk kemaslahatan universal (rahmatan lil ‘alamin) tanpa melihat mazhab, kelompok-kelompok, agama, suku, dan ras.

Maqshiidiyyah ini juga membangun epistemologi Islam kontemporer yang menjadi basis fikih kebinekaan. Epistemologi islam yang mendorong pengkajian kembali dan reinterpretasi khazanah Islam klasik agar lebih relevan dan kontekstual dengan berbagai dinamika sosial di kehidupan masyarakat plural.

Indonesia dengan fakta pluralitas keagamaan penduduknya, telah memberikan posisi terhormat bagi agama dalam landasan negara Pancasila dan UUD 1945. Ini sebenarnya menadakan ketidaksekuleran Indonesia. Meski demikian, Indoenesia tidak berarti memprioritaskan satu agama, karena Indonesia bukan negara agama, terlebih negara Islam, walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, Indonesia tentu harus memberikan kesamaan hak politik kepada seluruh penduduknya, agama apa pun mereka, terlebih dengan prinsip demokrasi yang diterapkan. Begitulah penjelasan Azyumardi Azra  dalam tulisannya, Islam dan Konsep Negara (halaman 115—126).

Setelah penjelasan Azyumardi Azra tersebut, buku ini menarik garis konteks Indonssia dengan Piagam Jakarta-Pancasilanya dan Madinah dengan Piagam Madinah. Hal ini dapat ditemukan dalam tulisan Baidhawi.

Piagam Madinah dibuat berdasarkan pertimbangan praktis dan menyeluruh tanpa bias kelompok tertentu. Kata ‘ummah’  yang pertama kali dapat dijumpai dalam piagam ini, merujuk pada kaum muslim dan non-muslim, bahkan ditegaskan dalam pasal 2 piagam tersebut bahwa penduduk madinah adalah satu ummah (halaman 135).

Zakiyuddin Baidhawi juga mengutip pasal 25 piagam ini yang berbunyi, kaum Yahudi dari Bani ‘Auf adalah satu umat dengan Mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka (halaman 135).

Dari pasal-pasal ini, terang bahwa Madinah dibentuk berdasarkan garis kesatuan setiap individu, ras, agama dan kelompok (ummah). Dalam konsep ummah  ini, menurut Zakiyuddin, penduduk Madinah telah bekerja untuk mengembangkan Madinah dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Konsep kesatuan (ummah) ini telah menjadikan Madinah dan masyarakatnya beridentitas dengan mentalitas dan peradaban yang tinggi (138).

“Piagam Madinah telah membentuk bangsa yang kuat dalam hal politik dengan menerima Nabi sebagai pemimpin…Kepemimpinan telah terintegrasi dengan nilai-nilai moral positif yang telah dimasukkan dalam satu konsep ummah, termasuk….kerja sama, pengertian, kesetiaan, keadilan, hak-hak muslim dan nom-muslim,….hak menyuarakan pendapat, hak-hak perempuan dan hak minoritas, kewarganegaraan….tanggung jawab, ras hormat, kepercayaan…. (halaman 138). ”

Kesamaan antara Piagam Madinah dan Piagam Jakarta yang melahirkan Pancasila sebagai dasar negara Indoenesia adalah penegasan keadilan, keadilan sosial, dan kesamaan hak seluruh penduduk (ummah).

Dari pembacaan maqshiidiyyah dan  hukum Islam yang kontemporer dan kontekstual, ditambah dengan kenyataan bahwa negara Indonesia bukanlah negara Islam, terlebih dengan prototipe negara Madinah yang dihuni oleh penduduk yang majemuk, akan tetapi tetap menjunjung tinggi dengan keadilan hak, maka di bagian terakhir buku ini yang ditulis oleh Wawan Gunawan Abd.Wahid, ditegaskan bahwa kepemimpinan non-muslim dibolehkan.

Putusan ini berdasarkan analisis fikih kontekstual. Misalnya, jika realitas yang diperhadapkan adalah pemimpin-Muslim yang tidak mampu memimpin dan pemimpin non-muslim yang mampu memimpin.  Oleh karena itu, sekali lagi, memilih pemimpin yang non-muslim di tengah masyarakat muslim hukumnya diperbolehkan. Hal ini karena masalah kepemimpinan bukanlah masalah muthagayyiraat (absolut). Selain itu, berdasarkan  pengkajian atau pembacaan kontektualitas, larangan memilih pemimpin non muslim dikaitkan dengan sebab yang menyertainya, yaitu ketika non-muslim melakukan penistaan terhadap umat Islam (halaman 325).

Kehadiran buku ini membantu keterwujudan harapan atas adil-tenteram hidup pluralistik masyarakat Islam berkemajuan dan masyarakat berkemajuan Indonesia, bahkan dunia pada umumnya. Buku ini layak dijadikan rujukan untuk menjawab keresahan-keresahan umat Islam, terkhusus bagi Indonesia yang telah menjumpai kenyataan kempemimpinan non-muslim. Untuk dijadikan pedoman dalam hidup di tengah pluralitas pun tentu demikian.

Buku ini, bahkan dinilai otoritatif atau berkompeten untuk dijadikan landasan karena penulis-penulis yang ulil amri atau ulama di bidangnya masing-masing. Terlebih dengan hadirnya sambutan baik Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin.

Meski kontroversi tentu dapat hadir atas buku ini, khususnya dari kalangan umat yang tidak atau belum bisa menggunakan cara pandang atau pembacaan hukum Islam seperti yang digunakan oleh para penulis di dalam buku ini.

*) Zulfikar Hafid adalah Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia UNM, dan jurnalis Majalah Khittah

 

  • Maman

    Penegasan dalam buku FIKIH kebhinekaan bahwa kepemimpinan Non Muslim diperbolehkan, berarti ini tidak berlandaskan nash alqur’an … hanya mencari alasan pembenaran saja…. coba perhatikan (renungi) An-Nisa ayat 138 s/d ayat 146, terutama ayat 138. 139 dan 144.
    ( 138 ) Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih,
    ( 139 ) (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.
    ( 144 ) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?

    Mengambil orang kafir menjadi teman penolong atau mengambil orang kafir menjadi wali di dalam ayat diatas adalah terlarang apalagi mengambil orang kafir sebagai pemimpin, pelakunya dikatagorikan sebagai orang orang munafik yang diancam dengan siksa yang pedih.

    • Peaceee Man

      Banyak diantara kita yg tidak sadar dan tidak paham kondisi
      kekinian,dimana berbeda dengan situasi dan kondisi saat ayat2 almaidah
      dll diturunkan.. sehingga kita umat muslim harus melihat konteks dari
      ayat2 tersebut..bukannya teksnya saja.. shg bisa menterjemahkan ayat2
      tersebut sesuai dgn konteks saat itu… makanya Lembaga Fatwa Mesir
      (Darul Ifta’ al-Mishriyyah) pada 12 Oktober 2016 mengeluarkan fatwa
      bahwa kita umat muslim boleh memilih pemimpin non muslim dalam konteks
      sebagai sebuah negara yg berbentuk negara bangsa seperti sekarang
      ini… ini salah satu isi fatwa tsb…:
      Konsep penguasa/pemegang wewenang (al-hakim) dalam
      negara modern telah berubah. Dia sudah menjadi bagian dari lembaga dan
      pranata (seperti undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan,
      eksekutif, legislatif, yudikatif) yang ada, sehingga orang yang duduk di
      pucuk pimpinan lembaga dan institusi seperti raja, presiden, kaisar
      atau sejenisnya tidak lagi dapat melanggar seluruh aturan dan
      undang-undang yang ada. Maka itu, pemegang jabatan dalam situasi seperti
      ini lebih mirip dengan pegawai yang dibatasi oleh kompetensi dan
      kewenangan tertentu yang diatur dalam sistem tersebut.

      Pemilihan orang ini dari kalangan Muslim maupun non Muslim,
      laki-laki maupun perempuan, tidak bertentangan dengan hukum-hukum
      syariah Islam, karena penguasa/pimpinan ini telah menjadi bagian dari
      badan hukum (syakhsh i’itibari/rechtspersoon) dan bukan manusia pribadi
      (syakhsh thabi’i/natuurlijke persoon).”