Ulasan Buku: Sang Politisi Menerobos Kegelapan

Cover Buku Wahab Radjab
Cover Buku Autobiografi Ketua Muhammadiyah Sulsel 1966-1968
ADVERTISEMENT

Judul Buku                                             :

Sang Politisi Menerobos Kegelapan (Autobiografi Ketua Muhammadiyah Sulsel 1966-1968).

Penulis Buku                                  :  Abdul Wahab Radjab

Penerbit dan Kota Penerbit            :

Majelis Pustaka dan Informasi PW Muhammadiyah Sulsel dan Penerbit Nunmedia, Yogyakarta

Tahun dan  Jumlah Halaman      : 2015, x + 268 Halaman

No. ISBN                                              :   9-786 027-328 648

Buku ini terdiri dari 44 tulisan yang dirangkai secara kronologis oleh Abdul Wahab Radjab. Mengisahkan perjuangan hidupnya sejak lahir di sebuah kampung yang sepi nan terpencil di ujung utara Desa Mandalle. Nama kampung itu adalah Ballatabbua. Dusun ini termasuk dalam lingkungan Desa Mandalle, Distrik Limbung, Onderafdeling Gowa. Wahab Radjab mendeskripsikan bahwa kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan adalah kenyataan yang dihadapi di dusun itu. Wajah-wajah cerah gembira hanya bertahan sebulan atau dua bulan sesudah panen.

Ia melukiskan kemiskinan di era penjajahan Belanda tersebut, “laki-laki, pada umumnya, hanya pakai baju bila akan pergi meninggalkan desa ke dusun lain. Selama di dusunnya sendiri, cukup menggunakan celana kolor yang tebal dan tambal sulam serta kain sarung yang juga demikian. Anak laki-laki sampai umur enam atau tujuh tahun masih saja telanjang. Perempuannya yang berumur empat atau lima tahun pun demikian. Paling-paling, pakai jempang, alat dari perak atau tembaga, sekadar menutup alat vitalnya.”

Autobiografi ini banyak memuat kisah human interest perjuangan Wahab Radjab dalam menempuh pendidikan. Semangat untuk sekolah, pertama kali ditanamkan oleh ibunya. Ungkapan “Mau jadi apa kalau tidak sekolah?” atau “Engkau nanti dibodohi dan diperjualbelikan orang, mesti pergi sekolah”, sering dilontarkan oleh sang ibu. Ujian kebulatan tekadnya dimulai ketika mengikuti “sekolah sambungan” di Vervolgschool (Vvs) Limbung yang harus ditempuhnya dengan berjalan kaki sejauh 7 km setiap hari. Untunglah, ada gurunya di Limbung yang berkenan menampungnya. Setelah tamat dari Vervolgschool (Vvs) Limbung, ia melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Wustha Muhammadiyah di Jongaya, Kabupaten Gowa (sekarang masuk wilayah Kota Makassar). Disana pun ia mesti menumpang pada rumah Imam Tua Jongaya, H. Abd. Samad Puang Salle.

Sayangnya, baru dua tahun belajar di Madrasah itu, Jepang mendarat dan mengambil alih pemerintahan dari tangan Belanda. Jepang kemudian memberlakukan kebijakan “menutup semua sekolah formal.” Kebijakan inilah yang menyebabkan Madrasah Wustha Muhammadiyah, tempat Wahab Radjab belajar terpaksa ditutup. Setelah pemerintah Jepang membuka “Sekolah Menengah Islam” (Kaikyo Gakuin Cui-Tobu), ia kembali melanjutkan pendidikannya.

Buku ini menuturkan betapa beratnya penderitaan akibat penjajahan Jepang yang singkat itu. Misalnya ada kewajiban seikeree (menghormati dengan membungkukkan badan) pada tempat-tempat tertentu, apalagi bila di tempat itu ada kesatuan-kesatuan Jepang. Bila terlambat seikeree atau salah, maka dengan bengisnya serdadu Jepang akan mengatakan “bagero!” dan diiringi dengan menempeleng kiri-kanan orang tersebut, atau di pukuli dengan gagang senapan.

Penderitaan yang lebih berat, rakyat Indonesia harus mencincang bongkol pisang untuk sekadar pengganjal perut. Bahkan, untuk membawa beras tiga liter saja dari satu kampung ke kampung lain, harus ada surat izin. Badan-badan pengumpul produksi pangan rakyat dibentuk sampai ke desa-desa. Kepada merekalah padi, jagung, umbi-umbian, dan kacang-kacangan disetor dan dibeli dengan harga tak wajar, atau sering sekali tidak dibayar dengan slogan penghibur “Untuk kemenangan Asia Timur Raya”. Gula pasir bagaikan emas karena langka dan sulit didapatkan. Rata-rata rumah di pedesaan tidak berpelita lagi, karena tidak ada minyak tanah. Sejak Magrib sampai terbit matahari, penghuninya bergelut dengan kegelapan.

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, dan Negara Republik Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta  pada tanggal 17 Agustus 1945, Wahab Rajab sempat bergabung menjadi  anggota  Kelaskaran Pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam perjuangan melawan kembalinya penjajah itulah, yang membuatnya ditangkap oleh Belanda selama tujuh bulan (Februari – Agustus 1947).

 Terjun Berpolitik

Setelah lepas dari penjara, perjuangan fisik telah usai. Wahab Rajab pun menerjunkan diri dalam organisasi keagamaan, yakni Persyarikatan Muhammadiyah. Disinilah karier politiknya bermula. Ketika Muhammadiyah memelopori lahirnya Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Wahab Radjab terlibat sebagai aktivis partai tersebut. Ia pernah tercatat sebagai Sekretaris Masyumi Makassar (1950), dan Sekretaris Masyumi Sulawesi Selatan pada tahun 1960. Sejak itulah, Wahab Rajab menjadi politisi dan memiliki pengalaman yang cukup lengkap. Ia pernah menjadi legislator di semua tingkatan legislatif, mulai dari kota, provinsi, sampai ke tingkat pusat.

Pada Pemilu tahun 1955, ia berhasil duduk di DPRD Kota Praja Makassar dari Partai Masyumi. Jumlah anggota DPRD Masyumi kala itu adalah 11 orang, dari total 25 orang Anggota DPRD. Selama di DPRD, ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Sistem pemerintahan daerah waktu itu, memosisikan DPRD sebagai lembaga legislatif  (perwakilan rakyat), dan juga berperan sebagai DPD. Saat itu, Pemerintah Daerah ialah Kepala Daerah (Walikota) bersama dengan DPD, yang terdiri dari 5 orang. Anggota-anggota DPD tersebut berasal dan dipilih oleh anggota DPRD. Kepala Daerah berfungsi sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan  sebagai Ketua DPD.

Ketika menjadi Anggota DPD inilah, seorang pengusaha keturunan Tionghoa pernah berkunjung ke rumahnya. Pengusaha tersebut mengajukan permohonan proyek, disertai dengan amplop berisi uang yang bertuliskan, “untuk anak-anak di rumah”. Wahab Radjab meminta sang pengusaha mengambil kembali amplop tersebut, namun tak digubris. Oleh karena itu, amplop tersebut dilemparkannya ke wajah sang pengusaha, dan memintanya untuk keluar. Bagi Wahab Radjab, selain pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, ia pun merasa malu jika harus diadili “Rapat Pengadilan Partai” Masyumi.

Selain itu, Wahab Radjab juga pernah didapuk sebagai Ketua DPRD Kota Praja Kota Makassar. Baru setahun ia menduduki posisi tersebut, di tingkat pusat terjadi kegaduhan politik dengan kebijakan Soekarno yang akan menerapkan demokrasi terpimpin. Reaksi terhadap ide ini timbul di mana-mana. Fraksi Masyumi dalam DPRD Kota Besar Makassar pun menentukan sikap: “Secara bersama-sama, anggota-anggota Fraksi Masyumi dalam DPRD Kota Besar Makasar meninggalkan DPRD Kota Besar Makasar, sebagai protes terhadap diterapkannya Nasakom dan dilaksanakannya Demokrasi Terpimpin.” Maka terhitung sejak 6 Agustus 1960, Abdul Wahab Radjab pun berhenti sebagai Ketua/Pimpinan DPRD Kota Makasar.

Setelah mundur dari DPRD Makassar, Wahab Radjab sempat membantu perusahaan Fadeli Luran (CV Dakota), menjadi Direksi di Bank Pembangunan Sulawesi, dan memimpin apotik Rumah Sakit Bersalin Siti Khadijah. Selain itu, sejak tahun 1963, ia telah masuk menjadi pengurus Pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra). Kiprahnya dalam pembinaan daerah-daerah, membuatnya terpilih sebagai Ketua Muhammadiyah Sulselra, pada Musywil Muhammadiyah di Watampone, tahun 1966.

Proses peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, juga turut menyedot perhatian Muhammadiyah. Muhammadiyah dan ortom-ortomnya, banyak terlibat dalam upaya penumpasan PKI kala itu. Setelah Soeharto berkuasa, Muhammadiyah pun ketiban “jatah politik”, dan berubah status menjadi Ormaspol (Organisasi Kemasyarakatan dan Politik). Di setiap tingkatan legislatif, mulai dari DPRD Kota, DPRD Provinsi, dan DPR-GR, Muhammadiyah diberi jatah kursi.

Abdul Wahab Radjab diberi mandat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menjadi anggota DPR-GR hingga Pemilu 1971. Selama menjalani tugas tersebut, ia tinggal di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya 62. Pada masa itu pula, Wahab Radjab ditunjuk sebagai Sekretaris Majelis Hikmah PP Muhammadiyah.

Setelah kegagalan tokoh-tokoh Masyumi merehabilitasi partai tersebut di awal masa Orde Baru, maka Muhammadiyah bersama sejumlah ormas Islam lainnya menginisiasi lahirnya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Wahab Radjab pun diberi mandat untuk membentuk partai tersebut di Sulawesi Selatan. Pada Pemilu 1971, ia terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mewakili Parmusi. Disitu ia dipercaya sebagai Ketua Komisi D, yang membidangi agama, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pada masa inilah terjadi fusi Parmusi dengan partai Islam lainnya kedalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada Pemilu 1977, Wahab Radjab terpilih menjadi anggota DPR/MPR-RI melalui PPP. Berhubung sifat kritisnya selama menjadi anggota DPR, pada Pemilu 1982, ia tidak lagi ditempatkan pada “nomor urut jadi”. Maka berakhir pulalah karier politiknya di DPR-RI sejak tahun 1982. Setelah masa baktinya berakhir di DPR/MPR RI tahun 1982, Wahab Rajab kembali ke Makassar dan mengaktifkan diri di “rumah ibu” Muhammadiyah. Kisah dalam buku ini pun berakhir, ketika ia menerima amanah sebagai Penasihat PW Muhammadiyah Sulsel 1990-1995.

Sepak terjang Wahab Radjab dalam melawan kebodohan dengan sekolah, melawan penjajahan secara fisik, berpolitik untuk menyejahterakan masyarakat, menolak suap, dan bersikap kritis terhadap peneyelanggaraan pemerintahan, membuat editor buku ini memilih judul “Sang Politisi Menerobos Kegelapan”. Karya ini penting dibaca oleh politisi yang berlatarbelakang Muhammadiyah, maupun oleh khalayak yang tertarik untuk membaca “petite histoire” (sejarah kecil) Indonesia dari sudut pandang seorang mantan Ketua Muhammadiyah Sulsel. Pembaca akan ikut merasakan suasana penjajahan Belanda dan Jepang, hingga potret situasi politik di era Orde Lama dan Orde Baru. Selamat Membaca! (Hadi)